REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri menjelaskan, peningkatan daya saing suatu negara hanya dapat diwujudkan melalui produktivitas.

Untuk itu, lanjut dia, Kemenaker melalui Direktorat Bina Produktivitas bertanggung jawab mengukur produktivitas nasional. Bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kemenaker telah mengukur produktivitas pada rentang tahun 2011-2014.

Hasilnya, produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan dari Rp 67,84 juta per tenaga kerja per tahun pada 2011 menjadi Rp 74,75 juta per tenaga kerja per tahun pada 2014.

“Untuk kasus Indonesia, sektor real estate memiliki peningkatan produktivitas tenaga kerja yang tertinggi, yaitu Rp 961,4 juta per tenaga kerja per tahun, diikuti sektor komunikasi dan informasi, kemudian sektor pertambangan,” kata Menteri Hanif Dhakiri saat membuka perhelatan ke-58 APO Governing Body di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (19/4).

Dia melanjutkan, dari perspektif kewilayahan, produktivitas DKI Jakarta ternyata sempat lebih rendah ketimbang provinsi lain. Pada 2014, produktivitas Ibu Kota mencapai Rp 296,57 juta per tenaga kerja per tahun atau menduduki peringkat kedua secara nasional. Peringkat pertama jatuh pada Kalimantan Timur, yakni Rp 312,59 juta per tenaga kerja per tahun pada 2014.

“Saya harapkan, dengan berbagai hal yang telah dilakukan dan akan dilakukan di masa mendatang, dapat membuat Indonesia menjadi negara yang lebih produktif, kompetitif, dan sejahtera,” kata dia di hadapan seratusan delegasi APO.

Ikuti Whatsapp Channel Republika