REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan dana tabungan Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) sebesar Rp 2,6 triliun pada 2016. Untuk mencapai hal tersebut, infrastruktur teknologi dinilai harus dibenahi.

Kepala Departemen Pengawasan Bank III OJK, Teguh Supangkat menjelaskan, ada beberapa hal yang harus dibenahi, seperti infrastruktur teknologi dan informasi.

"Pertama, pembangunan infrastruktur dan jaringan komunikasi, termasuk penguatan sinyal dan teknologi informasi di remote area. Kedua, meningkatkan kemampuan bank dalam teknologi informasi untuk memastikan agar informasi dapat diproses secara real time," jelas Teguh dalam diskusi bertajuk "Setahun Laku Pandai antara Harapan dan Kenyataan" di Jakarta, Selasa (22/3).

Untuk itu, ia berharap dukungan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) agar membangun Base Transceiver Station (BST) di daerah terpencil, sedangkan pemerintah daerah juga diminta keringanan biaya pembangunan BTS.

Sementara dari segi agen, diperlukan peningkatan kemampuan agen agar terbiasa menggunakan jasa perbankan dalam kegiatan ekonominya, sepeti peningkatan pemahaman keuangan dan kemampuan pengguna dalam menggunakan electronic device.

"Untuk itu, diperlukan pemberian edukasi dan pemantauan serta pengawasan secara berkala untuk kegiatan operasional dan likuiditas agen," ujarnya.

Salah satu yang menjadi perhatian oleh pihaknya yakni kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal layanan perbankan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kami berharap target ini bisa tercapai, supaya financial inclusion berjalan baik," ujarnya.

Baca juga: OJK Targetkan Rp 2,6 Triliun Dana Laku Pandai di 2016

Ikuti Whatsapp Channel Republika