REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inklusi keuangan di Indonesia dinilai cukup berkembang dengan berbagai program yang telah dijalankan pemerintah seperti Laku Pandai. Namun, perluasan akses keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan mengingat luas wilayah dan beragamnya penduduk. Meski demikian, Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang keuangan inklusif untuk pembangunan (UNSGA), Ratu Maxima dari Belanda mengungkapkan inklusi keuangan di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang dengan teknologi.

"Masa depan inklusi keuangan di Indonesia akan berbasis teknologi," ujarnya saat acara temu media di Jakarta, Kamis (1/9).

Layanan keuangan di Indonesia, kata Ratu Maxima, menghadapi tantangan yang berasal dari kondisi geografis di mana masih banyak wilayah terpencil yang belum memiliki kelengkapan infrastruktur. Hal ini membuat layanan keuangan berbiaya tinggi. Selain itu, penduduk Indonesia sangat beragam.  "Kondisi Jakarta sangat berbeda dengan Papua, layanan keuangan tidak bisa sentralistik," kata dia.

Kondisi itu yang membuat konektivitas menjadi poin penting dalam perluasan akses keuangan. Kehadiran teknologi, kata dia, memberi peluang untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum bisa mengakses layanan keuangan.

Jumlah penduduk yang bisa mengakses layanan keuangan di Indonesia, dia mengungkapkan, masih rendah. Tetapi, jumlahnya semakin meningkat dari 20 persen penduduk dewasa pada 2011 menjadi 36 persen. Layanan keuangan yang paling banyak diakses penduduk Indonesia, kata dia, berupa tabungan yang mencapai 27 persen pada 2014, naik dari 15 persen pada 1 persen. Sementara, kartu kredit diakses 26 persen penduduk yang mendapat layanan keuangan. Sedangkan, remitansi mencapai 18 persen dan kredit 13 persen.

Meski dia mengakui penggunaan uang elektronik masih rendah, sekitar 0,5 persen, tetapi sekitar 62 persen warga dewasa Indonesia memiliki ponsel. Kondisi ini dinilainya merupakan peluang untuk meningkatkan akses keuangan.

Perluasan akses layanan, kata Ratu Maxima, sudah diupayakan otoritas keuangan dan pemerintah Indonesia. Salah satunya melalui layanan keuangan tanpa kantor untuk keuangan inklusif (Laku Pandai) yang dibangun OJK. Pemerintah juga memperluas akses layanan keuangan melalui program keluarga harapan (PKH) yang memberikan bantuan sosial lewat keuangan digital. Dengan berbagai program ini, kata dia, Indonesia harus fokus untuk mengimplementasikannya. "Koordinasi harus dilakukan, tidak hanya internal pemerintah, antar-kementerian, tetapi juga dengan otoritas keuangan, swasta seperti perusahaan telekomunikasi, serta institusi keuangan nonbank," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika