REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG - Pemerintah merampungkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), termasuk dengan melakukan focus group discussion dengan PT PLN (persero) dan penyedia layanan listrik lainnya. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengungkapkan, sejumlah masukan yang diajukan kepada pemerintah pusat atas hasil FGD salah satunya adalah usulan kuota PLN dalam membangun 10 tiga watt pembangkit.
"Kawasan industri kan industri punya rencana induk pengembangan industri. Ini salah satu masukan," kata Jarman, Selasa (22/3).
Soal kemampuan pendanaan PLN dalam berperan dalam 35 ribu MW, Jarman menyebutkan bahwa kewajiban PLN adalah membangun program listrik perdesaan yang akan memakan dana Rp 3 triliun. Angka sebesar ini dialokasikan untuk membangun transmisi, gardu induk, dan pembangkit.
Selain itu, Jarman juga menjelaskan tentang penyisiran pelanggan listrik dengan saya 900 VA yang sudah hampir rampung. Meski pekan lalu PLN sudah merilis angka pelanggan yang masih berhak mendapat subsidi, namun pemerintah mengaku belum secara resmi menerima laporan dari PLN. Jarman mengatakan, hasil penyisiran akan lebih lanjut difinalisasi bersama pemerintah.
"Dari hasil penyisiran, kalau yang ternyata dia tidak berhak dapat subsidi, ya tarifnya nonsubsidi. Kalau terapkan di Juni secara bertahap. Ini perkiraan. Kan kami belum terima dari PLN," kata dia.
PT PLN (persero) merilis hasil penyesuaian data dengan TNP2K. Hasilnya, setidaknya 4 juta pelanggan listrik 900 VA masih akan menikmati subsidi listrik. Survei menunjukkan bahwa terdapat 18,7 juta dari 22,7 juta pelanggan listrik 900 VA tidak terdaftar dalam data TNP2K. Artinya daftar pelanggan ini terancam tak bisa mendapatkan subsidi listrik.
Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun menjelaskan pelanggan PLN yang memakai daya 900 VA berjumlah 22,7 juta, tetapi berdasarkan data tim TNP2K hanya 4,1 juta pelanggan yang layak mendapat subsidi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika