REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, Indonesia berada di urutan ketiga di dunia setelah India dan Cina dalam jumlah masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal.
Untuk mengatasi hal tersebut, OJK meluncurkan Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi atau OJK Proksi sebagai pusat pengembangan keuangan mikro dan inklusi keuangan di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad menjelaskan, survei Bank Dunia tahun 2014 menyebutkan, sekitar 38 persen atau 2 miliar orang dewasa berumur di atas 15 tahun di dunia diperkirakan tidak memiliki akses terhadap jasa keuangan formal dan sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah.
"Berdasarkan riset ini, 6 persen dari jumlah orang dewasa tersebut adalah di Indonesia, peringkat tiga terbesar di dunia setelah India 21 persen dan Cina 12 persen," kata Muliaman saat peluncuran OJK Proksi di Jakarta, Selasa (15/3).
Sementara dari survei yang dilakukan OJK pada tahun 2013 menunjukkan, tingkat literasi keuangan masyarakat khususnya di daerah pedesaan dan daerah-daerah terpencil masih sangat rendah. Hanya sebesar 21,84 persen dari masyarakat Indonesia yang berumur di atas 17 tahun telah melek keuangan (well literate) dengan tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya sebesar 59,74 persen.
"Industri keuangan mikro memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan keuangan mikro dan peningkatan literasi. Keberadaan lembaga keuangan mikro juga mendukung peningkatan akses terhadap industri keuangan," kata Muliaman.
Dalam OJK Proksi ini, akan dikembangkan pengetahuan dan terobosan-terobosan model bisnis di bidang keuangan mikro dan inklusi keuangan yang tidak hanya di tataran konsep tetapi benar-benar implementatif yang dapat digunakan baik oleh para pelaku industri, ahli keuangan, akademisi dan komunitas global.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
