REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gotong royong mencegah kebakaran hutan dan lahan terus digiatkan di sektor lembaga pemerintahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendesain kegiatan 'Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan,' Senin (14/3).
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B. Panjaitan menjelaskan, kegiatan Patroli Terpadu ini dirancang sebagai upaya pendekatan baru dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. "Prinsipnya mengedepankan deteksi dini, kemutakhiran data, kehadiran petugas di tingkat tapak dan sinergitas antar lembaga dan masyarakat tingkat desa," katanya.
Pada fase pertama yakni Februari-April 2016, kegiatan dilaksanakan di enam provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur dengan mempertimbangkan riwayat kecenderungan hotspot selama enam tahun terakhir. Pemantauan juga mempertimbangkan peristiwa kebakaran hutan di 2015.
Sasaran awal untuk fase pertama, lanjut dia, terdiri dari 15 desa rawan di Sumatera Selatan, 20 desa di Riau, 15 desa di Jambi, 15 desa di Kalimantan Barat, 15 desa di Kalimantan Tengah dan 15 desa di Kalimantan Timur. Sedangkan untuk fase kedua yakni Juli-November, patroli terpadu akan dilaksanakan di 900 desa rawan kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi rawan kebakaran.
Di Provinsi Sumatera Selatan, Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan diresmikan pada Apel hari ini pukul 9.30–11.05 WIB di Halaman Markas Daops Manggala Agni Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Patroli dilakukan secara bersama-sama oleh Wakil Bupati OKI, Kepala Balai KSDA Sumatera Selatan Nunu Anugrah, Kepala Biro Operasi POLDA Sumatera Selatan, Direktur Reskrimsus POLDA Sumsel, Kapolres OKI, dan Komandan Kodim 0402 OKI.
Nunu Anugrah menjelaskan, Kegiatan Patroli Terpadu Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan telah dan sedang dilaksanakan sejak tanggal 1 Maret 2016 di 15 Desa rawan kebakaran. Mereka berlokasi di desa Kabupaten OKI, lima desa di Kabupaten Muba, dua desa di Kabupaten Banyuasin, satu desa Kabupaten Muara Enim dan satu desa di Kabupaten Lahat.
"Lokasi sasaran patroli terpadu berbasis desa, mengingat bahwa desa merupakan satuan wilayah pemangkuan terkecil dengan melibatkan peran masyarakat setempat untuk mengamankan lingkungan masing-masing," katanya. Tim juga membentuk serta mengaktifkan posko-posko tingkat desa sebagai simpul komunikasi tingkat lapangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika