REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menandatangani kontrak untuk 19 ribu MW pada tahun ini.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah menyatakan, pemerintah berkomitmen penuh agar target pembangunan infrastruktur listrik yang terdiri atas 35.530 ribu MW pembangkit, 46.597 kms transmisi, dan 168.789 MVa gardu induk dapat terealisasi pada 2019 mendatang.

Ia menyatakan, target tersebut sudah berbentuk Perpres, maka BUMN sebagai pemegang saham harus mendukung PLN untuk mencapai target tersebut.

Edwin berharap pembangunan pembangkit tahun ini akan semakin meningkatkan kapasitas suplai listrik nasional. Di tahun lalu, PLN sudah membangun pembangkit dengan kapasitas 17.500 MW.

"Penugasan apapun kita support tapi kita punya kewajiban menjaga keuangan PL, kalau nggak gitu akan sulit jalankan misi 35 Mw. Ini pastinya akan menambah suplai listrik," ujarnya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (25/2).

Ia menjelaskan, untuk pembangunan pembangkit listrik kapasitas 35 ribu MW ini, diperkirakan dana yang dibutuhkan PLN sekitar Rp 1.000 triliun dalam lima tahun ke depan.

Untuk, proyek pembangkit listrik, ia memperkirakan akan mampu menyerap sebanyak 650 ribu tenaga kerja dengan penggunaan lokal konten hingga 30 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika