REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia mulai berpikir untuk ikut serta dalam Trans Pasific Partnership (TPP). Pasalnya keberadaan TPP diharap akan mempermudah Indonesia ke pasar bebas yang masuk dalam anggota tersebut.
Namun keinginan masuk menjadi anggota TPP masih mendapat banyak rintangan. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam belum mampu memproduksi barang berkulitas tinggi disebut justru menyulitkan Indonesia dalam persaingan. Selain itu penghapusan daftar negatif Investasi (DNI) dan keistimewaan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun masih menjadi pertimbangan.
Ditemui usai menggelar rapat koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan belum mendengar banyak mengenai perkembangan Indonesia untuk masuk TPP. "Belum ada, belum mendengarkan," ujar Sofyan, Kamis (4/2).
Tapi statment politik, lanjut Sofyan, Indonesia memang berkeinginan untuk masuk dalam arus perdagangan di TPP. Meski demikian, jika Indonesia bersiap masuk ke TPP, masih butuh persiapan dan pembelajaran yang baik agar bisa bersaing dengan negara lain.
Sementara, Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga mengatakan hal serupa. Dia menyebut bahwa rencana Indonesia untuk masuk TPP belum ada keputusan.
"Perjalannya masih panjang, Amerika saja masih ratifikasi. Kemudian 12 negara pendiri masih dalam proses. Jadi masih ada waktu, kami tidak terburu-buru," ujar Lembong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
