REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinasi (Kemenko) Perekonomian telah melakukan rapat koordinasi (Rakor) terkait stastus Batam. Rapat ini dihadiri Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BKPM‎ dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub.

‎Namun dari Rakor ini belum bisa memberikan gambaran secara jelas apakah kawasan Batam akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau dibiarkan menjadi kawasan industri seperti sekarang.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Mo‎dal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan bahwa rapat masih belum menentukan posisi Batam sebagai  KEK. Karena banyak hal yang masih didalami dalam penetuan tersebut.

"Perlu waktu lah, perturannya terlalu banyak, masih lama," ujar Franky sesaat sebelum meninggalkan kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (4/2).

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil menyebut bahwa rakor yang dilakukan baru sekedar diskusi. Dalam rakor ini sedang dicari apa yang terbaik bagi Batam. Apakah revitalisasi Batam merupakan hal yang efektif atau kurang efektif.

"Nggak lah, belum ada. Kita masih diskusi," singkat Sofyan.

‎Pembahasan Batam yang akan diubah menjadi KEK memang agak sulit. Batam yang sangat berdekatan dengan Singapura menjadikan pulau tersebut memiliki investor luar negeri yang cukup banyak. Terlebih Singapura diberitakan memiliki 90 persen invetasi di Batam.

Saat Batam menjadi berubah, maka perusahaan-perusahan yang berada di sana akan terkendala berbagai hal ‎atas perubahan status tersebu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika