REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VII DPR mengusulkan pemerintah untuk membeli saham induk usaha PT Freeport Indonesia, yakni Freeport McMoran yang bermarkas di Amerika Serikat. Alasannya, harga sahamnya saat ini sedang anjlok dibandingkan harga saham perusahaan yang beroperasi di Mimika, Papua. Hal ini merupakan buntut dari rendahnya harga komoditas tembaga minyak dunia, di mana Freeport McMoran sebelumnya juga bermain di sektor minyak dan gas bumi.
Dari data New York Stock Exchange harga saham Freeport Mcmoran seluruhnya turun sampai 4,55 miliar dolar AS hari ini (25/1). Sedangkan anak usahanya PT Freeport Indonesia nilai sahamnya 100 persen sebesar 16,2 miliar dolar AS.
"Posisi induk perusahaan Freeport Mcmoran di Amerika serikat itu mengalami penurunan harga saham begitu tajam, artinya market value Freeport Mcmoran anjlok," ujar Anggota DPR Komisi VII Ramson Siagian saat menghadiri Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, di Jakarta, Senin (25/1).
Ramson menilai, seharusnya nilai saham Freeport Mcmoran bisa lebih rendah daripada saat ini. Ramson juga menambahkan, justru isu perpanjangan kontrak karya operasi Freeport Indonesia di Papua yang membuat saham Freeport McMoran masih bernilai. Namun, kata dia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menolak keras wacana perpanjangan kontrak ini.
"Reaksi publik termasuk Rizal Ramli menyerang Menteri ESDM, pengaruh di market harga stock saham (Freeport Mcmoran) seharusnya bisa menurun drastis, apalagi ada penolakan publik dan pengamat," ujar Ramson.
Ramson mengatakan, jika pemerintah Indonesia bisa menguasai 40 persen saham Freeport Mcmoran, otomatis bisa mengatur saham Freeport Indonesia. Apalagi harga saham senilai 1,7 miliar dolar AS masih dinilai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terlalu mahal.
"Masuk domain pemerintah, kuasai 40 persen, semua keputusan strategis bisa dipengaruhi pemegang saham," kata Ramson.
Baca juga: Pemerintah Tawar Saham Freeport dengan Harga Terendah
Ikuti Whatsapp Channel Republika