REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia menilai rencana pemerintah untuk melakukan mekanisme penerbitan di awal tahun atau front loading Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 akan membuat likuiditas perbankan semakin ketat.
"Kalau seandainya pemerintah akan melakukan front loading jadi artinya mengeluarkan SBN lebih awal untuk pembiayaan anggaran tentu juga akan menarik likuiditas," kata Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo di Bank Indonesia, Jumat (22/1).
Rencana ini, kata Agus, akan berdampak pada dana-dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Hal ini dikhawatirkan mempengaruhi dana pihak ketiga (DPK).
"Tentu ini akan mengurangi likuiditas di pemda juga di BPD. Karena selama ini Pemda menempatkan dananya di BPD. Hal ini membuat tersedianya dana menjadi lebih terbatas," ujarnya.
Namun, pihaknya sebagai bank sentral akan melakukan antisipasi agar likuiditas senantiasa memadai. Bank sentral, kata Agus, perlu melakukan intervensi atau melakukan stabilitas sistem keuangan, yang tentunya juga akan bisa mempengaruhi rupiah.
"Kita akan menjaga supaya cukup likuiditasnya sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi, khususnya terkait dengan penyaluran kredit untuk memelihara ketersediaan transaksi, itu bisa memadai," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika