Kamis 21 Jan 2016 15:55 WIB

Peremajaan Sawit Ternyata tak Mudah, Apa Saja Kendalanya?

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini
Foto udara suasana lahan perkebunan kelapa sawit dikawasan Bandar Lampung, Selasa (15/12).
Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir
Foto udara suasana lahan perkebunan kelapa sawit dikawasan Bandar Lampung, Selasa (15/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam mengupayakan peremajaan atau replanting kelapa sawit. Mendorong petani untuk melakukan replanting dinilai tak selamanya mudah. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, kendala terbesar untuk melakukan peremajaan kelapa sawit adalah masalah luas lahan dan sumber pembiayaan.

Bayu menjelaskan, soal luas lahan, pelaksanaan replanting baru akan efektif apabila dilakukan di atas lahan sawit dengan luas 400 hektare hingga 800 hektare. Kurang dari angka tersebut, kata Bayu, maka ongkos yang dikeluarkan akan terlampau mahal.

"Artinya kalau terlalu kecil tidak efisien untuk datangkan alat berat dan lain-lain. Mungkin 350-an lah ya. Dan kalau kita lihat petani saat ini, kami batasi syarat yang bisa terima bantuan adalah petani dengan luas maksimum empat hektare," kata Bayu di kantornya, Jakarta, Kamis (21/1).

Bayu mengungkapkan, dengan perkebunan kelapa sawit seluas empat hektar, maka setidaknya akan melibatkan sekitar 100 petani. Ia menilai, tidak cukup mudah untuk bisa merancang bisnis bersama ratusan petani sekaligus, terlebih apabila membahas masalah peremajaan kelapa sawit.

"Baik usaha yang sudah jadi maupun replanting itu menguntungkan tapi sangat sedikit yang bankable. Padahal harus ada mekanisme perbankan dalam pembiayaan," kata Bayu.

Bayu mengatakan, dibutuhkan setidaknya Rp 52 juta per hektare kebun kelapa sawit untuk bisa melakukan replanting perkebunan. Sedangkan, bantuan dari pemerintah bagi petani untuk melakukan replanting diberikan sebesar Rp 25 juta per hektare lahan.

"Sebetulnya dari dana bantuan sudah ada separuhnya. Tapi tetap harus ada pemenuhan sisanya. Bisa dari bank atau dana sendiri. Tapi tetap harus ada yang me-manage. Membuat petani bisa terkait dengan bank adalah tantangan lain. Kita sudah gunakan berbagai macam cara termasuk melibatkan pemerintah daerah," ujar Bayu.

Selain menggandeng pemerintah daerah, Bayu menambahkan, BPDP juga berupaya mengajak perguruan tinggi dan LSM untuk bisa menghubungkan petani sawit dengan perbankan. Tahun ini, terdapat tujuh proyek dalam 4.200 hektare perkebunan sawit yang telah siap 80 persen lebih untuk melakukan replanting. Dari angka luas lahan itu, sebagian besar berada di Sumatera Selatan dan Riau.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement