REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengingatkan pemerintah bahwa kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan berada di zona “lampu kuning”. Untuk itu, perlu strategi jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan penghidupan nelayan dan produksi pangan perikanan nasional sembari menunggu realisasi program jangka menengah dan panjang.
"Semester pertama 2016 adalah masa kritis bagi nelayan, harus ada program jangka pendek agar situasi tidak semakin sulit," kata Wakil Sekjen KNTI Niko Amrullah dalam keterangan tertulis, Rabu (20/1). Ia mengapresiasi keputusan pemerintah dan DPR memperbesar proporsi APBN 2016 untuk program kesejahteraan nelayan. Pemerintah juga telah baik menambah anggaran untuk bantuan kapal, alat tangkap serta pelepasan benih ikan.
Namun, program tersebut baru akan terasa manfaatnya pada pertengahan bahkan akhir semester dua 2016. Padahal, melihat indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), maupun kredit macet (NPL) di sektor UMKM Perikanan di 2015, dapat disimpulkan bahwa kondisi kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan belum membaik di awal 2016.
DPW KNTI Jawa Timur Misbachul Munir mengusulkan strategi program jangka pendek yang bisa dilakukan misalnya mengakselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga ke nelayan skala kecil/ tradisional. Penyaluran tersebut dapat diimbangi dengan pendampingan dalam proses akses dan pengurusannya di desa-desa nelayan.
“KUR masih dirasa lebih rumit dibandingkan dengan jasa keuangan rentenir yang telah lama mengakar di desa-desa nelayan," ujarnya. Di Puger misalnya, jangankan tanpa agunan, untuk mengakses kredit dengan agunan saja nelayan masih kesulitan. Ia pun berharap realisasi KUR untuk nelayan terus dibenahi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika