REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dinilai akan membuka peluang pasar dengan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal yang lebih bebas. Namun, di sisi lain, hal ini juga memberikan konsekuensi semakin tingginya persaingan di pasar domestik masing-masing negara.
"Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dan mendasar bagi kita dari komitmen MEA tersebut, yaitu seberapa besar kemampuan kita menciptakan daya saing yang kompetitif dan memanfaatkan MEA sebagai peluang untuk berperan sebagai pelaku utama dari rantai produksi global, ataukah kita nantinya hanya akan menjadi target pasar saja," ujar Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Hendar mengatakan, dalam Seminar Penguatan Kerja Sama Antar Daerah untuk Mendorong Kemajuan Perekonomian Priangan Timur, di Kantor Perwakilan BI Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (7/12).
Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saat ini semakin penting dibutuhkan adanya sinergi dan kerja sama berbagai pihak untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia sehingga dapat terus tumbuh dan berdaya saing. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang secara umum ditujukan untuk mendorong daya saing melalui pengembangan kawasan industri, mempermudah investasi melalui pelayanan satu pintu, memberikan insentif perpajakan, percepatan proyek infrastruktur hingga berbagai paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi.
Melengkapi berbagai langkah kebijakan pemerintah tersebut, Bank Indonesia, kata dia, secara konsisten mengedepankan kebijakan moneter yang dapat menjaga inflasi sesuai dengan sasaran. Selain itu, dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, terutama karena kemungkinan kenaikan suku bunga Bank Sentral AS (Fed Fund Rate) dan keberagaman kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral Eropa, Jepang, dan Cina, Bank Indonesia menempuh langkah pelonggaran kebijakan moneter secara berhati-hati.
Kerja sama antara kementerian terkait di Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia dinilai semakin perlu terus ditingkatkan. Hal ini untuk pengendalian inflasi, mengingat sumber tekanan inflasi tidak hanya dari sisi permintaan, tetapi juga dari sisi pasokan khususnya yang bersumber dari gejolak harga pangan serta kebijakan pemerintah terkait harga.
"Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi bentuk koordinasi yang strategis untuk mengidentifikasi permasalahan ketidakstabilan harga di daerah, serta merumuskan dan menindaklanjuti langkah-langkah dalam pengendalian inflasi baik melalui program kerja jangka pendek dan jangka panjang yang terinternalisasi dalam Rencana Kerja Pemda (RKPD), antara lain melalui dukungan anggaran dan alternatif program stabilisasi harga di daerah," katanya.
Baca berita lain:
'Ada Ketidakadilan Dalam Proses Pengungkapan Skandal Freeport'
Ikuti Whatsapp Channel Republika