REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penundaan kucuran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 10 triliun kepada PT PLN (persero) membuat BUMN yang mengurusi masalah listrik ini cari cara lain untuk dapatkan sumber pendanaan. Langkah itu dilakukan karena PLN masih harus mengejar target pembangunan proyek listrik 35 ribu MW. PLN dibebani membangun pembangkit sebesar 10 ribu MW, termasuk di dalamnya 7.000 MW proyek sebelumnya.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengungkapkan, pihaknya tengah mengajukan pinjaman kepada Bank BUMN untuk menutupi kebutuhan pembangunan infrastuktur listrik sepanjang 2015 dan tahun depan.
"Kita menjembatani itu dengan pinjaman jangka pendek kepada perbankan. Kalau ada kekurangan likuiditas kita akan ambil dari perbankan. Kan kita sudah ada perhitungannya," ujar Sofyan, di Jakarta, Selasa (10/11).
Sofyan mengatakan, rencananya PLN akan meminjam setidaknya Rp 20 triliun kepada sejumlah bank BUMN. Angka ini justru lebih besar dibanding nilai PMN yang akan didapatkan PLN senilai Rp 10 triliun.
"Kepada beberapa bank pemerintah. Angkanya besar kira kira Rp 20 triliun sudah," kata Sofyan.
PMN sendiri dijegal oleh DPR pada sidang paripurna DPR beberapa waktu lalu. Rencananya PMN akan dibahas lagi pada sidang APBN Perubahan tahun depan. PMN untuk PLN difokuskan untuk membangun proyek pembangkit demi menambah kapasitas listrik 35 ribu MW.