REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, industri petrokimia harus mendapatkan insentif fiskal agar dapat merangsang arus investasi dan menggerakkan aktivitas ekonomi. Apalagi, industri tersebut membutuhkan investasi besar dan waktu pengembangan yang lama.
"Sektor industri ini memiliki manfaat dengan rantai panjang, karena dapat mengurangi impor sekaligus memastikan pasokan bahan baku untuk industri lainnya," ujar Saleh di Jakarta, Ahad (1/11).
Salah satu korporasi yang mengajukan fasilitas tersebut yakni PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Vice President Corporate Relation Chandra Asri Suhat Miyarso mengatakan, pengajuan tax allowance sudah mendapatkan persetujuan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Selain itu, lanjut Suhat, Chandra Asri juga mengajukan permohonan agar mendapatkan tax holiday untuk proyek pabrik karet sintetis senilai 450 juta dolar AS di Cilegon, Jawa Barat. Suhat berharap, jangka waktu insentif bisa diperpanjang dari lima tahun menjadi sepuluh tahun.
"Untuk pabrik karet sintetis kami memohon agar dapat berlaku lebih lama, jika hanya lima tahun maka kurang optimal karena biasanya industri seperti ini masih merugi pada tiga tahun pertama," ujarnya.
Suhat menjelaskan, proyek pabrik karet sitetis ini akan dibangun oleh PT Synthetic Rubber Indonesia yang merupakan perusahaan patungan dengan menggandeng perusahaan ban asal Prancis Compagnie Financiere Michelin. Komposisi modal yakni Michelin sebesar 55 persen dan PT Petrokimia Butadiene Indonesia sebesar 45 persen.
Synthetic Rubber Indonesia akan memproduksi polybutadiene rubber dengan neodymium catalyst dan solution styrene butadiene rubber berkapasitas 120 ribu ton. Produk ini merupakan material memproduksi ban ramah lingkungan dan seluruh bahan baku operasional pabrik berasal dari dalam negeri.
Pembangunan pabrik ini diharapkan bisa dimulai pada Januari 2016 dan akan selesai pada 2017, serta proses produksi dapat dilakukan sekitar 2018. Menurut Suhat, perusahaan akan membagi penjualan produk untuk ekspor dan domestik masing-masing 50 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika