REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai, sektor pariwisata Indonesia masih dianggap 'underdog', bahkan jika dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
Rizal menjelaskan, sebelum 2019, pemerintah ingin meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 20 juta orang.Demi mendukung peningkatan jumlah wisman, pria yang dikenal dengan jurus 'Rajawali Ngepret' itu mengaku akan terus menambah jumlah negara dengan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke Indonesia.
Rizal menginginkan jumlah negara dengan BVK mampu menyentuh angka 100 negara, dengan syarat negara tersebut bukan negara yang dikenal sebagai pengekspor narkoba, maupun ideologi garis keras.
Sektor perhubungan, ia katakan juga memegang peran penting dalam meningkatkan pariwisata nusantara. Dahulu, saat krisis 1998 sampai 2000, jumlah penumpang pesawat turun 60 persen, dimana Garuda, Merpati dan Mandala tidak mau menurunakn harga.
"Kami punya dua pilihan supaya ada kompetisi, Jepang dan Singapura kita ajak ke pasar domestik, cuma saya masih ada nasionalisme, kita kasih 6 izin pemain baru, akibatnya biaya naik pesawat per kilometer turun 60 persen, rakyat bisa naik pesawat, jumlah naik pesawat 5 kali lebih banyak dari tahun 1998. Ini contoh kita bisa ubah Indonesia dengan kebijakan," katanya menambahkan.
Ia juga telah memanggil Prancis dan Jerman untuk melakukan mentoring lewat tenaga ahlinya. Harapannya, dalam satu hingga satu tahun setengah ke depan, penerbangan Indonesia bisa masuk ke kategori aman dan nyaman.
Menteri Pariwisata Arief Yahya menambahkan, untuk mencapai target jangka pendek 2016 dan jangka panjang 2019 diperlukan terobosan antara dalam regulasi. Sebagai langkah terobosan pemerintah telah melakukan deregulasi bidang pariwisata dengan memperbanyak pemberian BVK dari semula 15 negara, tahun ini menjadi 90 negara.
"Dengan kebijakan BVK ini kita proyeksikan pada 2016 kunjungan wisman akan meningkatkan 1 juta wisman dengan devisa sebesar 1 miliar dolar AS," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika