REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom DBS Group Research, Gundy Cahyadi menegaskan, Paket Kebijakan Ekonomi yang belakangan diterbitkan pemerintah secara berseri belum bisa dikatakan sebagai stimulus pendongkrak ekonomi. Saat ini kebijakan pemerintah itu menurutnya lebih banyak bersifat deregulasi.
"Paket kebijakan ini lebih banyak unsur deregulasinya. Bukan uang yang disebarkan langsung," katanya, di Hotel the Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (27/10).
Gundy bahkan membandingkan dengan kebijakan pemerintah Thailand. Pemerintah negara itu menurutnya merupakan salah satu yang sangat agresif mengeluarkan dana bagi dunia usaha.
"Beda dengan stimulus Thailand. Mereka agresif tahun ini. Mereka tahu harus agresif untuk meningkatkan ekonomi," lanjutnya.
Dalam hal ini, stimulus yang ia apresiasi dari kebijakan pemerintah adalah keputusan untuk menurunkan harga elpiji, tarif listrik, dan BBM, khususnya solar dan avtur. Kebijakan itu menurutnya bisa membawa dampak langsung pada laju ekonomi saat ini.
Sementara, kebanyakan paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dinilai baru akan nampak dalam jangka panjang. "Paket kebijakan dari pemerintah dampak jangka pendeknya masih belum tau. Memang jangka panjang pasti bagus," ujar Gundy.
Meski begitu, dengan paket ini menurutnya pemerintah paling tidak sudah menunjukkan komitmennya untuk kemajuan ekonomi. Permasalahnya saat ini lagi-lagi soal implementasi.
"Ekspektasi tahun ini terlalu tinggi. Ada kesenjangan antara ekspektasi dan implementasi. Penyerapan anggaran diharapkan lebih baik di 2016," ungkap Gundy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
