REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasubdit Harga dan Subsidi Listrik Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik pada Januari 2016. Yang ada yakni memberikan subsidi pada rumah tangga yang benar-benar berhak. Yakni masyarakat miskin dan rentan miskin.
Oleh karena itu, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selaku pelaksana kebijakan diminta segera menyesuaikan data pelanggan dengan data masyarakat miskin yang dikantongi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
"Subsidi juga masih diberikan untuk sebagian industri, UKM, layanan sosial, sekolah, warung kecil, langgar, gereja, rumah sakit, masih disubsidi," kata dia dalam Diskusi Publik bertajuk "Subsidi Listrik Tepat Sasaran untuk Warga" yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Rabu (21/10).
Ia menekankan agar dalam penyesuaian data, harus dibarengi dengan nama dan alamat yang jelas untuk kebutuhan verifikasi. Penyediaan tenaga listrik di PLN, lanjut dia, harus efisien. Sebab ia dihasilkan dari bahan bakar fosil yang tidak bisa diperbaiki. Di sisi lain, masih banyak ketimpangan pelayanan listrik di perkotaan dan di kawasan pedalaman.
Dalam pelaksanaan subsidi, pemerintah melakukan evaluasi Biaya Pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik PLN dengan berprinsip pada allowable cost. Dalam evaluasi kinerja, PLN harus memaksimalkan efisiensi melalui diversifikasi energi primer dan penurunan losses. Ketika ditemukan penyaluran subsidi listrik salah sasaran, harus segera dilakukan perbaikan.
Jisman menerangkan, rasio elektrifikasi per 2014 yakni 87 persen. Artinya, pelayanan listrik baru sebesar itu dan masih ada 13 persen wilayah di Indonesia yang belum menerima layanan listrik. Jika ada layanan pun, biayanya mahal karena masih terbatasnya jaringan listrik.
Dengan pengalihan subsidi listrik, ia menargetkan terjadi peningkatan pelayanan listrik secara maksimal di masyarakat dalam jangka waktu empat tahun ke depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika