Ahad 18 Oct 2015 05:05 WIB

REI: Program Satu Juta Rumah Murah Jokowi-JK Sulit Terealisasi

Rep: Edy Setiyoko/ Red: Erik Purnama Putra
Pekerja pembangunan unit rumah di salah satu perumahan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/5).
Foto: Republika
Pekerja pembangunan unit rumah di salah satu perumahan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (7/5).

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Program satu juta rumah murah yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK, sepertinya sulit terealisasi. Menurut Asosiasi pengembang perumahan, Real Estate Indonesia (REI) Jateng, hingga saat ini target yang direncana sejak awal baru minum tercapai.

Catatan REI Jateng, target yang rencana awal baru bisa terbangun 30 persen. "Dari program satu juta rumah tersebut, kita dari REI Jateng mendapatkan jatah 10 ribu unit rumah. Sampai saat ini, baru bisa membangun 3 ribu unit," kata Ketua DPD REI Jateng MR Prijanto, di Solo akhir pekan kemarin.

Menurut Prijanto, minimnya realisasi pembangunan rumah, khususnya rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena sulitnya pembebasan lahan, perijinan dan juga pembiayaan. Selain faktor itu, dengan kondisi ekonomi yang sedang lesu, seperti sekarang saat ini, juga membuat daya beli masyarakat turun. Sehingga permintaan juga minim.

Prijanto mendesak pemerintah, agar bisa segera mengambil tindakan untuk bisa mendorong perekonomian. Soalnya, sektor perumahan merupakan salah satu poros untuk menghidupkan geliat ekonomi.

Jika sektor properti tumbuh geliat, kata dia, ekonomi pasti juga akan berkembang. Karena itu, dalam sektor properti ada sekitar 170 industri yang terlibat. Seperti material, cat, plafon, kayu, lampu dan lainnya.

Sementara, wacana kebijakan pemerintah menaikkan harga rumah sederhana ditolak REI Soloraya. Masalahnya, dengan rencana dinaikan harga perumahan  akan menyulitkan MBR untuk memiliki hunian.

''Selain memberatkan masyarakat, juga menyulitkan pengembang dalam berjualan,” ujar Ketua REI Soloraya, Anthony Abadi Hendro P.

Lesunya kondisi perekonomian, kata Anthony, pengembang perumahan dan perbankan sudah cukup kesulitan dalam memasarkan produk. Apalagi, jika akan dinaikkan harganya. Sekarang ini, syarat untuk mengajukan pembiayaan perumahan sepertiga dari total gaji. Jika harga dinaikkan, sementara gaji karyawan atau PNS tetap sama, tentu menyulitkan masyarakat yang ingin memiliki perumahan.

Jika untuk mendongkrak penjualan, pihaknya berencana menggelar pameran perumahan dalam waktu dekat ini. Melalui pameran tersebut diharapkan bisa memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement