REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan, sebaiknya harga pupuk subsidi dinaikkan agar tidak membebani APBN. Selain itu, usulan ini juga untuk mengantisipasi rembesan pupuk non subsidi kepada petani.

Winarno menjelaskan, setiap tahun alokasi subsidi pupuk terus naik mulai dari Rp 18 triliun hingga Rp 39 triliun. Dia mengusulkan, agar kenaikan harga pupuk subsidi bertahap, misalnya dari Rp 1.800 menjadi Rp 2.000 kemudian naik lagi menjadi Rp 2.200.

"Usulan ini sudah dijadikan alternatif, karena dengan tingginya subsidi pupuk banyak orang yang berpikiran bahwa lebih baik dana subsidi itu dialihkan untuk infrastruktur maupun hasil panen," kata Winarno di Jakarta, Selasa (13/10).

Winarno menjelaskan, rencana kenaikan harga pupuk ini pasti akan memberatkan petani. Akan tetapi, HPP petani selalu naik sedangkan harga pupuk tidak pernah naik. Dengan demikian, petani dinilai masih mampu untuk membeli pupuk.  

"Petani pasti berat, tapi sebagai wakil dari petani saya akan mempertanggungjawabkan perhitungannya," kata Winarno.

Menurut Winarno, permasalahan pupuk bukan hanya terletak pada harganya saja namun juga pengawasan. Menurutnya, berbagai macam cara sudah dilakukan untuk memperketat pengawasan distribusi pupuk namun tetap saja ada celah yang dimanfaatkan oleh oknum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika