REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono meminta seluruh jajaran organisasi melaporkan dan menindak setiap penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun penyaluran bantuan pertanian. Ia menekankan peran HKTI sebagai pengawas aktif hingga tingkat akar rumput.
Sudaryono menyampaikan hal itu saat peringatan HUT ke-53 HKTI di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (27/4/2026). Ia menempatkan HKTI sebagai mitra strategis pemerintah yang harus hadir langsung di tengah persoalan petani.
“Kalau ada yang keliru, irigasi tidak tepat, bantuan alsintan dari Kementerian Pertanian kok ditebus orang, disuruh bayar, laporkan, kita pidanakan. Kalau ada dapur-dapur MBG yang brengsek, ya kita laporkan, kita tutup begitu, Pak. Kalau ada bantuan benih, bibit tidak sesuai, laporkan,” kata tokoh yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian itu.
Ia menilai pengawasan di tingkat bawah menjadi kunci agar berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran. HKTI diminta tidak sekadar menjadi organisasi formal, melainkan terlibat aktif dalam proses verifikasi dan pendampingan petani.
Dalam forum itu, Sudaryono juga menegaskan posisi HKTI sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Organisasi ini diharapkan mampu membantu penentuan calon petani dan calon lokasi (CPCL) penerima bantuan, termasuk dalam program alat dan mesin pertanian serta pengembangan komoditas strategis.
"HKTI tidak menggantikan pemerintah, tapi HKTI sekarang berada di tengah-tengah pemerintah, menjadi mitra strategis pemerintah untuk kita sama-sama menjadi mata, telinga, corong, dan tangan kepanjangan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keberhasilan sejumlah program pemerintah yang mulai berdampak di lapangan. Salah satunya penyerapan hasil pertanian oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai membantu petani menjual produk mereka.
Menurut Sudaryono, kondisi saat ini menunjukkan perbaikan distribusi hasil pertanian. Produk hortikultura yang sebelumnya terbuang kini mulai terserap oleh program pemerintah.
“Tidak ada lagi petani sayur yang buang wortelnya. Tidak ada lagi petani buah-buahan yang buang pisangnya. Tidak ada lagi petani kita yang kemudian susah menjual barang pertaniannya, karena sebagian besar diserap oleh Badan Gizi, SPG, dan MBG kita,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Sudaryono juga memaparkan agenda konsolidasi organisasi HKTI. Ia menargetkan seluruh struktur organisasi dari pusat hingga daerah rampung pada 2026, disertai penguatan keanggotaan hingga tingkat kelompok tani.
HKTI juga telah membentuk koperasi dan yayasan sebagai instrumen penguatan kelembagaan. Ke depan, organisasi ini akan menjalankan program pendidikan dan pelatihan bagi kader di daerah melalui skema training of trainers.
Sosok yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan pentingnya kerja nyata setelah pelantikan organisasi. Aktivitas di lapangan dinilai lebih menentukan dibanding seremoni.
Sudaryono menutup sambutannya dengan mengingatkan agar penyelesaian masalah pertanian dilakukan langsung di titik persoalan. Ia mengajak seluruh kader HKTI kembali ke daerah masing-masing dan bekerja menyelesaikan persoalan petani secara konkret.
Ikuti Whatsapp Channel Republika