REPUBLIKA.CO.ID, LIMA -- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Bank Dunia akan meningkatkan pembiayaan untuk menanggulangi krisis ekonomi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kedua lembaga internasional ini mengatakan pada Sabtu (10/10) agar negara-negara tetangga membantu menangani jutaan pengungsi dan membangun kembali negara pascakonflik.
"Dunia hari ini adalah saksi dari pemindahan paksa tingkat tertinggi sejak Perang Dunia Kedua," kata Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam sebuah pernyataan, dikutip Alarabiya. Menurutnya, perlu pendekatan baru untuk mengatasi konflik dengan skala dan sifat seperti sekarang ini.
"Penting bahwa Bank Dunia, sebagai mitra dekat dengan PBB, dan lembaga keuangan internasional lainnya, untuk secara aktif berinvestasi di negara-negara yang terkena dampak konflik," tambah Ban.
PBB mengatakan pinjaman baru akan datang dalam dua bentuk. Mereka juga berencana untuk bekerja sama dengan Bank Pembangunan Islam (IDB).
Berdasarkan mekanisme pertama, jaminan dari negara-negara donor akan dimanfaatkan untuk menerbitkan obligasi khusus, termasuk obligasi syariah (sukuk). Kedua, hibah negara donor akan digunakan untuk memperpanjang pinjaman berbunga rendah kepada negara tujuan.
"Kemitraan global yang kuat dan pembiayaan yang inovatif sangat penting untuk memenuhi skala kebutuhan di negara-negara terhantam," kata Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim.
"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendukung kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara pada saat yang kritis ini, dan ini memerlukan sumber daya yang signifikan," tambahnya.
Inisiatif ini disepakati di sela-sela pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Lima, Peru pada pekan ini. PBB telah membentuk sebuah kelompok kerja dan diminta untuk menyelesaikan rincian mekanisme pembiayaan baru, serta mengembangkan roadmap implementasi pada Februari 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
