REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kembali mengeluarkan jurus "ngepretnya". Kali ini giliran Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang kena kepret Rizal, terkait kebimbangan pemerintah dalam memutuskan jenis pengolahan gas di Blok Gas Masela di Maluku.
Rizal menyebutkan, SKK Migas bersama dengan pemerintah terkait yang mengurusi masalah Blok Masela berhasil dipengaruhi asing sehingga keputusannya nanti akan menguntungkan pihak asing pula. Seperti diketahui blok Masela dioperasikan oleh Inpex Corporation dari Jepang dan Shell dari Belanda.
"SKK migas gajinya tinggi tapi tidak pernah berpikir secara independen. (On shore unit) pasti lebih murah dari teknologi baru. Akan ada industri turunan. Misal industri petrokimia bisa bikin pupuk. Nilai tambah juga lebih tinggi. Kalau floating plan kan impor aja semuanya," ujar Rizal saat menghadiri acara dikusi mengenai energi oleh Universitas Diponegoro, Rabu (7/10).
Rizal menilai, pembangunan unit pengolahan gas di darat akan lebih menguntungkan secara sosial ekonomi dibandingkan dengan unit di laut. Hal ini karena, apabila pemerintah tetap memutuskan membangun di atas laut, maka nyaris seluruh komponen akan diimpor tanpa menggunakan produk dalam negeri. Hal ini berbeda dengan pembangunan di darat yang akan ikut menumbuhkan ekonomi masyarakat di daratan.
"Yang kedua gak mikir efek multiplayer-nya. Tapi apa efek dari pembangunan wilayah. Tapi pejabat kita yang tidak sensitif berhasil dibujuk oleh perusahaan asing yang menyarankan supaya bisa bikin floating plan," ujar Rizal.
Ada satu visi ke depan yang disebut oleh Rizal apabila membangun unit pengolahan di darat. Dia menyebut, Mita Saumlaki yang ada di dekat Blok Masela bisa menjadi sebuah kota besar di daerah timur. Kota ini bahkan diprediksi bisa menyaingi Kota Balikpapan. Pasalnya, cadangan gas di Blok Masela lebih besar dari cadangan gas di Blok Mahakam yang dikelola Total.
Ikuti Whatsapp Channel Republika