REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Kementerian Perdagangan Cina menilai Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) sebagai salah satu perjanjian perdagangan bebas yang penting untuk kawasan Asia-Pasifik. Karenanya, Cina membuka diri untuk setiap mekanisme yang mengikuti aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan dapat meningkatkan integrasi ekonomi Asia-Pasifik.
Pemerintah Cina dalam pernyataan resminya, Selasa (6/10), berharap pakta TPP dan pengaturan perdagangan bebas lainnya di kawasan dapat meningkatkan satu sama lain dan berkontribusi terhadap perdagangan, investasi dan pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik.
Dua belas negara di kawasan Pasifik pada Senin (5/10) menyepakati pakta TPP untuk menciptakan kawasan perdagangan bebas terbesar dunia. Para negosiator utama perdagangan dari Amerika Serikat dan 11 negara Pasifik lainnya telah mencapai kesepakatan tentang perjanjian perdagangan bebas TPP, yang mencakup sekitar 40 persen dari ekonomi global.
Para pejabat Kementerian Perdagangan awalnya direncanakan mengakhiri pembicaraan TPP pada Kamis (1/10) lalu. Tetapi, kesepakatan akhir ditunda karena perselisihan atas akses pasar pertanian, aturan untuk mobil dan perlindungan kekayaan intelektual untuk obat generasi baru yang dikenal sebagai biologis.
TPP, diyakini akan menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia dalam dua dekade terakhir, akan menurunkan hambatan perdagangan dan investasi di 12 negara di kawasan Asia Pasifik dan menetapkan aturan baru untuk sistem perdagangan global. Perundingan TPP melibatkan Australia, Brunei, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Amerika Serikat dan Vietnam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
