REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pulau-pulau di luar Jawa masih sering terjadi pemadaman listrik. Solusinya, pemerintah harus mengoptimalkan kondisi geografis yang ada dalam pembuatan pembangkit-pembangkit mini alternatif untuk pedesaan yang tidak terjangkau transmisi PLN.

"Pemerintah juga harus melakukan deregulasi dan optimalisasi proses perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam hal perizinan pembangkit listrik, percepatan proses pengadaan dengan revitalisasi dan harmonisasi peraturan perundangan tentang kerjasama Pemerintah dan Swasta. (KPS) dari tingkat pusat hingga daerah," ujar  Wakil Ketua Pelaksana Program 35 Ribu MW Agung Wicaksono di Hall Gedung Dewan Pers, Jalan Raya Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Ahad (4/10).

Ia mengatakan, untuk mengatasi permasalahan tersebut,  pemerintah juga harus meneliti dan mengembangkan teknologi pembangkit yang murah dan terbarukan. Sekaligus menguatkan kepastian hukum dalam hal pembebasan lahan dan hal teknis lainnya yang sering  menjadi kendala dalam perluasan distribusi listrik.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan penyehatan keuangan PLN sebagai pelaku utama program percepatan pembangunan pembangkit, transmisi, dan distribusi, inisiasi konsorsium untuk mengakomodasi swasta dengan dana terbatas, serta kepastian kontrak dan insentif bagi swasta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika