REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Fraksi PAN di MPR, Ali Taher menyatakan, kesejahteraan sosial adalah cita-cita bangsa Indonesia. Karena itu cita-cita ini tidak boleh berubah sejak negara ini berdiri hingga sekarang.  

Namun, permasalahannya adalah apakah cita-cita tersebut sudah terwujud atau masih dalam proses. Seperti apakah parameter rakyat sudah sejahtera atau belum. Bagaimana peran negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara merata.

Ali mengungkapkan, ukuran rakyat sejahtera adalah tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan masing-masing warga negara. Selain itu parameter bisa diperluas bidang kesehatan yang harus terjamin, infrastruktur jalan yang bagus, transportasi publik yang memadai. Negara harus memperhatikan hal itu dan mewujudkannya.

"Namun, sampai saat ini kesejahteraan yang diidam-idamkan belum terjadi dan masih jauh, masih berproses. Tingkat kemiskinan di negara kita saja masih cukup tinggi. Nah, tugas negara itulah yang membangun rakyat agar bisa menikmati kehidupan yang adil dan sejahtera," kata Ali, dalam Dialog Empat Pilar MPR dengan tema 'Kesejahteraan Sosial' di salah satu TV Swasta, Ahad ( 4/10).

Menurutnya, perekonomian Indonesia yang makin memburuk, bukan dikarenakan pemerintah gagal total dalam upaya mensejahterakan rakyatnya. Tapi perekonomian Indonesia terdampak oleh situasi perekonomian global yang memang bermasalah, sehingga berpengaruh dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Ia menyebutkan, yang paling terdampak dari masalah perekonomian adalah rakyat kecil, contohnya buruh. Dalam catatan Ali, sudah 26 ribu lebih buruh terkena PHK. Bahkan, ada yang menengatakan, sudah ada 300 ribu buruh terkena PHK.

''Inilah potret dampak sosial akibat perekonomian Indonesia anjlok. Pemerintah harus meredam gejolak-gejolak ini supaya tidak makin meluas,'' ungkapnya.

Jika gejolak-gejolak sosial tersebut tidak segera diatasi, Ali khawatir akan menimbulkan gangguan-gangguan keamanan nasional. Peran negara selama ini terlihat hadir, tapi belum maksimal dalam upaya mengatasi permasalahan perekonomian nasional saat ini.  

Indeks pertumbuhan ekonomi nasional juga harus diupayakan naik oleh pemerintah. Jika pertumbuhan ekonomi naik, maka akan berdampak kepada naiknnya investasi dan akan berdampak positif terbukanya lapangan kerja baru.  

''Sebab, ini harus disadari pemerintah bahwa pertumbuhan angkatan kerja baru setiap tahun adalah 2 sampi 3 juta orang. Ini adalah satu persoalan serius jika pemerintah tidak hati-hati dalam menangani masalah perekonomian nasional,'' ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika