REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diharapkan tak  bekerja sendirian dalam merespon meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengamat Ketenagakerjaan dan Buruh Rekson Silabar mengatakan perlu ada diskusi atara pengusaha, buruh dan pemerintah.

“Harus berunding tidak bisa pemerintah menyeleaaikannya sendiri,” kata Rekson di Jakarta, Kamis (1/10). Kata Rekson dalam jangka panjang Indonesia mau tak mau harus keluar dari ketergantungan sektor konsumsi menjadi produksi.

Selain itu menurutnya jelang menghadapi Masyarakat Ekonomin Asean (MEA) perlu adanya pengetatann bagi tenaga kerja asing. “Lalu jangan sampai kehilangan bahan pokok, karena ini akan menimbulkan gejolak,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika