Selasa 15 Sep 2015 18:50 WIB

Jokowi: Pemerintah takkan Ulur Waktu Bangun Infrastruktur

Rep: Aldian Wahyu Ramadhan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9).
Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Presiden Joko Widodo menilai, pelemahan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia. Bahkan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS saat ini berada di level Rp 14.300.

"Sekarang kisaran Rp 14 ribu, tapi ingat, tahun 1998 dari Rp 1.800 loncat jadi Rp. 15 ribu," ucap Presiden Joko Widodo ketika berbicara dihadapan diaspora Indonesia yang berada di Qatar pada Senin malam 14 September 2015 di Wisma Duta, Doha Qatar.

Presiden menjelaskan kenapa nilai tukar rupiah dapat menembus kisaran Rp 14 ribu. Selain dipengaruhi kondisi perekonomian global, faktor lainnya adalah karena terlalu banyak mengimpor. "Oleh karenanya, yang kita kejar saat ini adalah subsitusi dari barang impor," ujar Presiden.

Hal lainnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah infrastruktur. "Misalnya jalan tol trans Sumatera, kalau tidak segera mulai, bila ditunda akan semakin mahal harganya, nanti pembebasan lahan menjadi mahal," kata Presiden.

Pemerintah tidak akan mengulur waktu untuk segera mulai pembangunan di bidang infrastruktur, seperi Jalur kereta api di Sulawesi akhir bulan ini dimulai dan semester kedua tahun depan akan dimulai pembangunan di Papua.

Kunci agar negara kita menjadi makmur adalah dengan memperbanyak uang yang beredar di negara kita. Oleh karenanya, jika ada investor yang ingin berinvestasi di bidang apapun, pemerintah akan memberikan izinnya.

Seperti rencana pembangunan kereta cepat, kata Presiden, tetap masih berjalan. "Kenapa saya berikan masuknya investasi itu? Karena secara hitungan, investor mau, kalau menggunakan APBN Rp.70-80 Triliun mending buat waduk," ujar Presiden.

Tapi, pemberian izin berinvestasi di Indonesia juga harus dibarengi dengan perhitungan ekonomi yang benar, misalkan berapa total biaya yang diperlukan, apakah bersedia digabungkan dengan BUMN, dan jelaskan anggaran yang digunakan darimana.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement