REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo dinilai belum memberikan stimulus terhadap masalah ekonomi mendesak yang dihadapi bangsa. Masalah tersebut diantaranya lemahnya daya beli masyarakat dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Adanya penambahan alokasi beras sejahtera selama dua bulan bisa sangat bermanfaat bagi rakyat kecil. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listianto mengatakan kebijakan ini sangat berorientasi ke pedesaan. Dari sisi gol-nya, memang sumber kemiskinan berada di pedesaan.
Hanya saja perekonomian yang sedang lesu membuat mereka terdepak dari pekerjaannya. Pelatihan dan modal bisa membantu mereka mencari solusi. Pemerintah perlu juga membuka akses pasar bagi mereka. "Ciptakan kegiatan yang membuat orang membeli barang mereka, misalnya dengan memperbanyak bazaar," kata Eko.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) harus proaktif menghadapi perlambatan ekonomi. Sudah diatur dalam aturan ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan yang mau melakukan PHK harus melapor pada pemerintah dan mencari jalan keluarnya.
"Sebelum itu terjadi, Harus dirumuskan dari sekarang, daripada mereka beralih ke sektor infomal di perkotaan justru akan menimbukan masalah sosial baru di perkotaan," ucap Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
