REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden RI Joko Widodo dinilai belum memberikan stimulus terhadap masalah ekonomi mendesak yang dihadapi bangsa. Masalah tersebut diantaranya lemahnya daya beli masyarakat dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adanya penambahan alokasi beras sejahtera selama dua bulan bisa sangat bermanfaat bagi rakyat kecil. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listianto mengatakan kebijakan ini sangat berorientasi ke pedesaan. Dari sisi gol-nya, memang sumber kemiskinan berada di pedesaan.

Namun pemerintah harus ingat bahwa di desa tidak ada industri sehingga potensi PHK di kota belum banyak disentuh oleh paket kebijakan ini. "Bagaimana kalau seandainya industri tidak bisa bangkit meski telah ada paket kebijakan, masa iya ribuan PHK didiamkan saja," ucap Eko.

Menghadapi derasnya gelombang PHK, pemerintah harus mengantisipasinya dari sekarang. Yang bisa dilakukan, kata Eko, misalnya dengan menyiapkan pelatihan wirausaha untuk karyawan-karyawan yang di PHK.

"Tidak hanya dilatih, tapi juga diberikan pinjaman lunak yang tidak berbunga," ujarnya.

Namun jangan lupa, bahwa orang-orang yang diPHK tersebut tadinya adalah pekerja formal yang sebetulnya punya standard kerja. Artinya mereka punya kualifikasi kerja dan masuk ke golongan orang-orang produktif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika