REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Industri maritim merupakan industri strategis di Indonesia sebab posisinya yang menentukan jaringan distribusi barang dan jasa dari dan ke luar negeri. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Agus Eko Nugroho mengatakan pembangunan merata di seluruh wilayah Indonesia perlu dijembatani oleh pembangunan infrastruktur di sektor maritim.
"Tingkat pembangunan industri maritim menentukan efisiensi ekonomi di Indonesia," kata Agus dalam rilis tertulis kepada Republika, Rabu (9/9).
Berbagai isu seputar maritim, bonus demografi, program perlindungan sosial, dan diversifikasi pangan terus menyumbangkan permasalahan tersendiri bagi pembangunan di Indonesia. Peneliti Puslit Ekonomi LIPI, Zamrono menambahkan biaya logistik di Indonesia masih cukup tinggi.
Hal ini menunjukkan sektor logistik tidak efisien. "Implikasinya perekonomian menjadi tidak kompetitif," katanya.
Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi mulai membangun industri maritim untuk menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia (World Maritim Axis). Akan tetapi, kata Zamroni pemerintah harus menerima kenyataan terbatasnya dana APBN.
Swasta juga dinilai masih kurang berminat masuk ke sektor ini. Kerja sama antar negara dianggap menjadi salah satu solusi untuk memecahkan berbagai permasalahan di masing-masing negara.
Selain sektor maritim, kondisi demografi Indonesia memberikan tantangan dan peluang tersendiri bagi pembangunan. Bonus demografi menggambarkan struktur demografi Indonesia saat ini yang sebenarnya merupakan peluang jika dikelola dengan tepat.
"Ini akan menjadi lompatan percepatan bagi pembangunan nasional," kata Zamroni. Bonus demografi akan merubah lanskap pembangunan ekonomi di masa mendatang. Hal ini membawa tantangan dalam hal ketahanan pangan, penyediaan jaminan sosial dan penciptaan perekonomian yang inklusif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
