Ahok: Pelanggan Token Harus Bayar Pajak Penerangan Jalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat yang tinggal di Jakarta dan menggunakan token untuk membayar listrik diwajibkan membayar pajak penerangan jalan (PPJ). Pembayaran ini dipotong dari pulsa token yang diisi pelanggan.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan pembayaran pajak tersebut memang sudah ditetapkan aturannya. Dana tersebut masuk sebagai pemasukan daerahnya.

"Iya ada memang (aturannya)," kata Basuki di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/9).

Menurut dia, potongan langsung dari PLN tersebut benar disetor balik ke Pemprov Jakarta. Tidak tersangkut dengan dugaan mafia listrik soal potongan untuk pajak tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, meminta penerapan sistem token pulsa listrik dikaji lantaran ketersediaan yang minim dan harga yang lebih mahal karena biaya administrasi. Rizal menyebut potongan biaya administrasi mencapai 27 persen oleh provider yang dianggap setengah mafia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika

1	Tak Perlu Charger, Tukar Baterai Mobil Listrik Hanya Butuh Waktu 100 Detik
2	Kemenkeu Pastikan PPN pada Transaksi QRIS tidak Dibebankan ke Konsumen
3	BPKH Gandeng Jamdatun untuk Perkuat Pengelolaan Dana Haji
4	Kemenkeu Siapkan Kategori Barang yang Kena PPN 12 Persen, Komisi XI: Harus Cermat
5	Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi
6	Kolaborasi BRI dan KAI, Transaksi Digital di Loko Café dan Resto on Train Makin Mudah
7	Sarinah Targetkan 350 Ribu Pengunjung selama Periode Nataru

Ahok: Pelanggan Token Harus Bayar Pajak Penerangan Jalan

Dirut DAMRI Sebut Tiket Transportasi Umum tidak Kena PPN 12 Persen

Hakim: Negara Rugi Rp 300 Triliun Akibat Kasus Korupsi Timah

Operator Beri Diskon Bagi Kendaraan yang Melintasi Tol Cimanggis-Cibitung

KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November

PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan