REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati meminta ribut-ribut soal target program pembangkit listrik harus segera disudahi. Selain merupakan pemandangan konyol, keributan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tersebut akan semakin memperburuk kepercayaan investor. 

Ujung-ujungnya, kata dia, pembangunan nasional akan terhambat. Presiden pun diminta segera menegaskan sikap soal besaran target atas nama Pemerintahan Indonesia. "Tidak ada namanya 'Pemerintahan JK' atau 'Pemerintahan Rizal', yang masyarakat ketahui adalah pemerintahan yang satu yakni Indonesia," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (9/9).

Ditanya soal besaran ideal target program pembangkit listrik, Enny menyebut bukan itu yang menjadi masalah substansial. Berapa pun besarannya, kata dia, pemerintah harus satu suara ketika menyampaikannya kepada publik. 

Jika pun ada perbedaan pendapat maupun hasil analisis, seharusnya diselesaikan di tingkat internal. Sehingga, yang disampaikan kepada masyarakat seragam. Seharusnya pemerintah memiliki mekanisme pengukuran kemampuan berdasarkan data-data valid. 

"Jadi, kisruh itu sama sekali tidak perlu, konyol," tambahnya. Jika kedua belah pihak tak mau duduk bersama menyamakan suara, lanjut Enny, sebaiknya tidak perlu menjadi pemerintah. Hal itu hanya akan menimbulkan kebingungan. "Di situlah Presiden harus turun tangan," tegasnya.

Seperti diketahui, JK dan Rizal Ramli berbeda pendapat soal target program pembangkit listrik. Rizal Ramli memangkas target pembangunan program pembangkit listrik 35 ribu MW menjadi 16 ribu MW dalam lima tahun. Sedangkan, Wapres  ingin besaran target tetap 35 ribu MW. JK optimis pembangunan proyek 35 ribu MW ini dapat dilaksanakan dalam lima tahun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika