REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menyudahi "sistem jahiliyah" yang disebut-sebut masih terjadi dalam pengelolaan ternak sapi lokal. Makanya, tengah digagas program baru bertajuk "211 Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Program merupakan semacam pendidikan untuk peternak sapi agar dapat mengelola sapi-sapi mereka dengan baik dan terkoordinasi. Sehingga pada akhirnya diharapkan program mampu memberdayakan ribuan petani beserta ternaknya dalam satu kawasan.

"Program ini juga dalam rangka menyudahi kebergantungan negara akan sapi impor, kita ingin menekan impor sapi," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Muladno pada Rabu (14/7).

Program SPR meliputi sebuah kawasan terpusat lengkap dengan pembentukan organisasi yang beranggotakan para peternak sapi. Di dalamnya ada sembilan orang perwakilan yang dipilih secara demokratis untuk menjabat sebagai Dewan Pengurus Peternakan. "Kami ingin buat manajemen peternakan rakyat yang bagus. Peternak diajari budidaya yang benar sampai soal manajemen pemasaran yang canggih," tuturnya.

Hingga saat ini telah terbentuk sebelas SPR di Indonesia. Kawasan yang akan menjadi sentra disyaratkan terdapat minimal 500 orang peternak sapi, mencakup sapi perah maupun sapi potong dengan jumlah sapi tidak kurang dari seribu ekor. Ia berharap, keterlibatan para peternak dalam SPR akan membuat peternak memiliki ilmu mulai dari beternak hingga teknik pemasaran yang mumpuni.

Ke depannya, SPR juga dicanangkan efektif membenahi rantai distribusi pemasaran sapi yang selama ini belum tertata. Di mana, sapi bisa dibuat satu harga berdasarkan bobot sapi. "Beli sapi cukup kontak manajer, beli sapi nggak seekor-seekor, tapi sekaligus satu truk dan peternaknya tidak perlu ikut,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika