REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Indonesia Wilayah VII Sumatera Bagian Selatan menggencarkan program zona nontunai di kantor pemerintah setelah sukses menerapkan di lingkungan sendiri beberapa waktu lalu.
Kepala Kanwil VII Bank Indonesia Hamid Ponco Wibowo di Pelembang, Sabtu, mengatakan BI menjadikan kantin dan koperasi di lingkungan kantor wilayah VII sebagai percontohan dalam penggunakan uang elektronik (e-money) yang merupakan tindak lanjut dari "Gerakan Nasional Non Tunai" yang sudah dicanangkan pada 2014.
"Harapannya, kantor-kantor pemerintah juga menerapkan hal yang sama. BI dalam waktu dekat akan mensosialisasikan ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah mengenai zona nontunai ini," kata Hamid.
Menurutnya, program ini sangat mungkin dijalankan di Palembang karena berdasarkan hasil pemetaan pada Februari lalu diketahui bahwa kota ini sudah memadai secara infrastruktur.
"Setelah tahapan edukasi terlewati, akan dilakukan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah mengenai GNNT ini karena sejatinya BI pusat menginginkan Kota Palembang sebagai percontohan di Sumatera," kata dia.
Menurutnya, upaya percepatan penggunaan uang nontunai ini harus dilakukan dan menjadi perhatian berbagai pihak terkait, karena terjadi peningkatan kebutuhan lembar uang di Indonesia pada setiap tahunnya.
Di Sumatera Selatan saja, pada 2015 ini diperkirakan bakal meningkat 30 persen sehingga BI menyediakan sekitar Rp15 triliun hingga akhir tahun.
"Biaya mencetak uang diambil dari APBN, jika ini bisa ditekan maka alokasi dana bisa dialihkan ke sektor lain," kata dia.
Tingginya jumlah penggunaan uang untuk transaksi tunai ini mendorong Bank Indonesia secara terus menerus menyosialisasikan ke masyarakat mengenai penggunaan alat pembayaran berbasis kartu.
Terkait ini, BI mengharapkan pemerintah daerah dapat menjadi pioner karena hingga kini transaksinya masih didominasi secara tunai yakni mencapai 60 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika