REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat energi dan migas, Marwan Batubara menilai semestinya pemerintah biasa lebih objektif dalam membuat keputusan pengelolaan Blok Mahakam. Menurutnya, pemerintah bisa lebih memihak Pertamina sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jangan-jangan ada begal di istana yang membuat memaksakan pihak asing tetap ada dalam pemberian hak pengelolaan blok itu, jadi Sudirman tetap mengikuti” kata Marwan kepada ROL, Jumat (19/6).

Lebih lanjut, pendapatnya seperti itu disebabkan adanya kemungkinan kebijakan yang dibuat tidak datang dari Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) sendiri. Ia menyatakan, mungkin saja ada ada pengaruh dari kantor presiden atau dari pihak lainnya.

Artinya, kata dia, jika pemerintah objektif mestinya bisa memberikan 100 persen pengelolaan kepada Pertamina atas Blok Mahakam. “Kalau mereka bilang tidak paham berarti jokowi jangan jadi presiden, kan gitu,” ungkap Marwan.

Untuk itu, ia memperingatkan jika menyangkut ketahanan energi nasional seharusnya Jokowi memihak Pertamina. Namun ia menyatakan, jika tidak berpihak maka tanggung jawab atas ketahanan tersebut ada di tangan Jokowi

“Sebaliknya, Jokowi juga di situ diingatkan jangan mendengar dari pembisik yang salah dari agen asing,” tutur Marwan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika