REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Marwan Jafar mengatakan, kepala desa harus melakukan capacity building khususnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Sehingga dana desa benar-benar dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak timbul masalah hukum di kemudian hari.
"Kami yakin aparatur desa memiliki integritas dan tidak ada niatan untuk melakukan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Namun akibat wawasan dan skill yang masih kurang memadai dalam hal tata kelola administrasi dan keuangan negara, maka bisa terjadi penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," kata Marwan, Jumat, (19/6).
Hal ini, ujar dia, berpotensi terjadi penyimpangan dan berdampak hukum. Makanya aparatur desa harus dilatih agar cakap mengelola dana desa, jangan sampai nantinya ada masalah hukum atau masalah lainnya gara-gara kurang cakap dalam mengelola dana desa.
Menurut Marwan yang perlu ditingkatkan kapasitasnya bukan hanya aparatur desa, tetapi masyarakat desa lainnya juga perlu ditingkatkan wawasan dan tanggung jawabnya terhadap pembangunan desa. Khususnya dalam ikut mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa.
“Masyarakat desa sangat butuh ditingkatkan pemahaman dan wawasannya terkait pembangunan desa, pentingnya berperan dalam pelaksanaan pembangunan desa, aktif dalam musyawarah desa dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Terutama ikut mengawasi penggunaan dana desa agar benar-benar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyararakat desa.”
Capacity building tersebut, terang Marwan, dapat dilakukan bekerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga pelatihan manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Khususnya di bidang manajemen dan tata kelola pemerintahan dan keuangan negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
