Selasa 09 Jun 2015 20:52 WIB

Kadin: Pendanaan Jadi Masalah Terbesar Negara Berkembang

Rep: C84/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan dalam menyikapi green investment, Indonesia perlu menyadari jumlah penduduk dalam beberapa tahun mendatang akan melonjak tajam. Ia mempertanyakan, apakah ekonomi sekarang akan mampu menyediakan kebutuhan hidup bagi manusia dengan jumlah yang semakin besar.

"Yang harus dipenuhi tidak hanya ekonomi, tapi juga kesehatan, keamanan, dan pendidikan," ujarnya dalam konferensi Indonesia Green Infrastructure Summit 2015, Selasa (9/6), di Hotel Fairmont, Jakarta.

Ia melanjutkan, menurutnya banyak pakar yang ragu bahwa ekonomi yang berlangsung sekarang hanya dapat memenuhi kebutuhan untuk saat ini saja, bukan untuk jangka panjang.

Menurutnya, hal ini tidak hanya melanda Indonesia saja melainkan juga terhadap negara-negara berkembang lainnya yang belum mampu penuhi kebutuhan ekonomi negaranya. Agar mampu memenuhi kebutuhan di masa depan, Ia menegaskan diperlukan banyak perubahan.

"Hampir seluruh negara sepakat lakukan perubahan, namun banyak hambatan, salah satunya adalah penyediaan pendanaan," ungkap Suryo.

Masalah pendanaan, ia katakan menjadi persoalan terbesar bagi negara-negara berkembang. Dalam pandangannya, pembangunan infrastruktur di negara berkembang termasuk Indonesia sangat bergantung kepada investor swasta baik domestik maupun asing.

Suryo melanjutkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia di tahun-tahun mendatang, dapat dimaksimalkan dengan adanya green infrastructure. Namun, untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan ini diperlukan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan swasta.

"Kadin ingin menunjukkan kepedulian green economi di masa depan dengan green infrastrucutre summit, kami berharap ada kesatuan pikiran antara pemerintah dan dunia usaha serta lembaga pembiayaan internasional untuk memenuhi kebutuhan Indonesia," harapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement