REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan I 2015 mencapai 6,2 persen, di atas rata-rata nasional 4,71 persen. Meski demikian, angka ini sebetulnya lebih rendah dibandingkan 6,5 persen pada triwulan I 2014.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor, seperti tekstil, alas kaki, pertambangan, jasa migas, perusahaan semen, dan otomotif akibat perlambatan ekonomi nasional ini juga ikut dikhawatirkan di Bali.

Ketua Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bali, Panudiana Kuhn mengatakan sektor ritel dan perhotelan meski belum menunjukkan efek negatif tetap menjadi perhatian. Pasalnya, perusahaan ritel di Bali telah mengalami over suplai. Berbagai faktor yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat tentunya berimbas ke kedua sektor ini.

"Bali memiliki ribuan minimarket yang jumlahnya sudah over suplai, seperti Circle-K yang mempunyai 600 minimarket. Ini mengkhawatirkan," kata Panudiana dihubungi Republika, Ahad (31/5).

Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Bali juga memproyeksikan pendapatan bisnis ritel di Bali akan menurun 20-30 persen tahun ini. Selain perlambatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan lahan untuk bisnis ritel di berbagai wilayah juga nyaris mencapai titik jenuh.

Tingkat hunian kamar hotel di Pulau Dewata juga terus menurun, dari 62 persen pada 2013 menjadi 51 persen diakhir 2014. Padahal ada 200 hotel  baru menunggu persetujuan perizinan dari pemerintah provinsi dan daerah. Meski demikian, Panudiana menilai peluang investasi di sektor perhotelan masih besar sebab diperkirakan pada 2020 nanti akan semakin banyak orang kaya di Indonesia dan dunia yang berlibur ke Bali.

Sejauh ini Apindo Bali belum menerima laporan PHK besar-besaran di kedua sektor yang menyerap banyak tenaga kerja ini. Apalagi, mayoritas masyarakat Bali bekerja di sektor jasa pariwisata yang prospeknya sangat menjanjikan. Sejumlah proyek infrastruktur besar yang pendanaan utamanya berasal dari pemerintah pusat juga ikut meredam ancaman karyawan dirumahkan.

"Proyek-proyek infrastruktur di Bali ini harus segera dimulai. Jika tidak, maka ini juga mengkhawatirkan," kata Panudiana.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan mengalokasikan dana hingga Rp 458 miliar untuk empat proyek infrastruktur pelabuhan di Bali tahun ini. Keempat proyek tersebut adalah pengembangan Pelabuhan Tanah Ampo di Karangasem, Pelabuhan Gunaksa di Klungkung, Pelabuhan Gilimanuk di Jembrana, dan Pelabuhan Benoa di Denpasar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika