REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menanggapi kabar bahwa PT Energy Management Indonesia (EMI) tidak diundang Presiden Jokowi dalam pertemuan direktur utama BUMN, Senin (18/5) kemarin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Komisaris EMI Sarwono Kusumaatmadja tidak membantah namun tidak juga membenarkan kabar tersebut.
Ketika ditemui wartawan di Kantor BUMN, Selasa (19/5), Sarwono belum dapat menjelaskan lebih lanjut.
"Enggak tahu, nanti juga pada tahu, kan banyak yang lucu di tanah air ini, bukan hanya itu saja," ujar Sarwono.
Sarwono sendiri baru saja dilantik kembali sebagai Komisaris EMI. Kepada Republika, mantan Menteri Eksplorasi Kelautan Indonesia di era Presiden Abdurrahman Wahid itu berharap keberadaannya kembali di EMI mampu menjadikan EMI lebih baik lagi ke depannya. Sebagai mantan menteri, Sarwono mengaku tidak masalah kembali ke EMI. Ia mengatakan, jika banyak orang mencari yang 'gede', ia justru memilih yang lebih kecil.
"Kecil dan melarat, mudah-mudahan setelah saya disini, bisa lebih besar. Mudah-mudahan setelah saya ada disitu (EMI) bersama teman-teman ini, EMI bisa lebih besar dari yang sekarang, mudah-mudahan kalau ada BUMN kumpul kita diundang," lanjutnya.
Ia menilai meski EMI menjadi BUMN kecil dan kurang diperhatikan, namun tugas-tugas bisnis yang diemban penting. Ia mengharapkan kembalinya dirinya mampu membantu para tenaga-tenaga muda yang ada dalam EMI bisa berbuat lebih banyak dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Disinggung mengenai target jangka pendek maupun panjang, Sarwono mengatakan belum tahu karena baru saja duduk sebagai komisaris.
Sementara itu, Direktur Utama EMI Aris Yunanto mengatakan sebagaimana tugas dari Kementerian BUMN dan ESDM dimana menugasi EMI untuk bidang konservasi energi dan air, Aris mengatakan sebetulnya EMI berharap pemerintah mau memberikan penugasan sejumlah proyek yang terkait hal tersebut seperti proyek pembangkit listrik yang kemudian dikelola PLN.
Menurutnya, saat ini kesempatan pemerintah melakukan konservasi energi dan air dimana ia katakan EMI sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah siap melaksanakannya. Kecilnya aset perusahaan, ia katakan, menjadi kendala utama EMI untuk mengembangkan perusahaannya.
"Kami mau pinjam dengan perbankan pasti terkendala di aset, aset yg kami miliki seberapa besar sih. Perlu kebijakan pemerintah kepada BUMN lain untuk bersinergi dengan EMI atau bisa juga mengadakan hal-hal yang terkait dengan konservasi energi dan air dengan APBN. Setelah selesai, pengelolaannya diserahkan ke EMI," ungkapnya.
Dengan demikian, lanjutnya, tentu ada aset negara yang dilepaskan dan dipindahtangankan kepada BUMN. Ia menilai hal itu akan menjadi modal besar bagi EMI dan dapat mempunyai aset besar yang pada akhirnya bisa menjadi basis untuk investasi dan pembiayaan dari perbankan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika