REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin berharap rencana pemerintah mengganti bahan bakar minyak jenis premium (RON) 88 dengan RON 90 atau "pertalite" tidak semakin memberatkan beban ekonomi masyarakat.

"Dengan adanya keputusan ini, daerah menginginkan tidak menambah beban masyarakat menjadi lebih berat, karena sejatinya jika menyangkut soal BBM selalu diikuti dengan kenaikan yang lain," katanya di Mataram, Senin (20/4).

Dia menjelaskan, pemerintah daerah sendiri menerima apa pun keputusan yang sudah digariskan oleh pemerintah pusat, mengingat persoalan kebijakan BBM sudah merupakan ranah pemerintah pusat. "Daerah hanya mengikuti. Pastinya, apa yang sudah diputuskan pemerintah telah melalui kajian, bahkan setelah pelaksanaan ini berjalan pemerintah juga akan mengevaluasi sampai sejauh mana implementasi kebijakan itu," ujarnya.

Menurut orang nomor dua di NTB ini, sampai saat ini pemerintah juga masih jalan terus dengan rencana mengganti bahan bakar minyak jenis premium (RON) 88 dengan dengan RON 90 atau "pertalite". Namun, meski rencana itu tetap berjalan, Amin tetap berharap rencana mengganti bahan bakar premium (RON) 88 dengan RON 90 atau "pertalite" tidak memberatkan masyarakat.

"Sekali lagi apa pun keputusan pemerintah pusat daerah harus menerima, tentu yang tidak memberatkan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengemukakan, telah memberi lampu hijau kepada PT Pertamina (Persero) untuk meluncurkan varian baru BBM pengganti premium bernama "pertalite".

Peluncuran "pertalite" sejatinya dimaksudkan untuk menghapus secara bertahap peredaran premium di masyarakat. Pasalnya, produk premium memiliki fitur yang tidak ramah lingkungan dan kerap menimbulkan kecurigaan lantaran spesifikasinya yang sudah tidak ada di pasar internasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika