REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah akan melakukan studi kelayakan ulang untuk mendapatkan tempat yang lebih aman bagi pelabuhan baru selain di Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Ini (pemilihan tempat) di studi dulu beberapa bulan baru pemerintah mulai (pembangunan pelabuhan baru)," kata Kalla seusai rapat mengenai pembangunan Pelabuhan Cilamaya di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Karawang, Kamis (2/4).

Menurut Wapres, rencana luas pelabuhan tidak akan berubah dari konsep awal yang dapat memuat peti kemas hingga 5 juta teus per tahun. "Tahap pertama 5 juta teus, bisa naik 10 juta. Jadi hampir sama dengan Pelabuhan Tanjung Priok pada dewasa ini. Nanti 5 tahun pertama itu 5 juta teus," kata Kalla.

Kalla mengatakan pengulangan studi kelayakan atau "feasibility study" tidak akan memperlama target pembangunan pemerintah. Wapres mengatakan rencana pembangunan pelabuhan di Cilamaya juga baru mencapai tahap awal.

"Cilamaya juga belum dimulai (pembangunannya), yang ada baru studi awal, 'study engineering'-nya juga belum ada kan. Jadi sebenarnya baru awal sekali, belum ada apa-apa, jadi itu tidak merugikan karena tinggal memindah," kata Kalla.

Kalla menambahkan pemerintah akan mencari tempat lain pengganti Cilamaya yang memiliki koridor aman dari jalur pipa maupun anjungan minyak dan gas lepas pantai.

Pembatalan pembangunan pelabuhan di Cilamaya disebabkan oleh adanya jalur pipa laut dan sejumlah anjungan migas lepas pantai milik PT Pertamina.

"Setelah kami lihat tadi dari udara memang di depan lokasi rencana Cilamaya ini penuh dengan 'oil rig' dan juga fasilitas pengeboran yang sudah ada sejak dulu," kata Kalla.

Untuk menunjang kebutuhan arus barang dari kawasan industri di wilayah Karawang dan sekitarnya, pemerintah tetap akan membangun pelabuhan baru di wilayah yang terletak lebih timur dari Cilamaya di antara Subang ataupun Indramayu.

Sementara itu Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan pemerintah akan segera melakukan studi kelayakan. "Nanti diproses lagi di studi lagi (lokasi pelabuhan). Kalau dulu itu studi kelayakan saja butuh hampir 2 tahun. Jadi ini ya nanti akan mungkin mengulang tapi ya mudah-mudahan akan tepat," ujar Jonan.

Menteri mengatakan studi kelayakan akan menunggu dana dari pemerintah. "Dana (untuk studi kelayakan) pasti dari pemerintah. Keputusan lokasinya menunggu studi selesai," ujar Jonan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika