REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perkiraan kebutuhan anggaran untuk membangun atau memperbaiki infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 5.000 triliun dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah harus mencari berbagai sumber pembiayaan mengingat terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak bisa semua dibiayai oleh APBN dengan perkiraan kebutuhan mencapai Rp 5.000 triliun selama lima tahun," kata Bambang dalam seminar nasional bertema Mencari Model dan Sumber Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (30/3).

Bambang mengatakan pembangunan infrastruktur yang harus dibiayai APBN adalah pembangunan infrastruktur dasar.

"Jelas ini harus melalui APBN karena sifatnya benar-benar publik dan tidak ada nilai komersial," kata Bambang.

Dia mencontohkan, pembangunan infrastruktur dasar di antaranya adalah sanitasi, waduk, jalan arteri, dan jembatan. Tahun ini, pemerintah hanya mampu mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 290 triliun dalam APBNP 2015.

Padahal jika dirata-ratakan dalam setahun, kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp 1.000 triliun.

Karena itu, pemerintah perlu mencari sumber pembiayaan lain yakni dengan mengundang investasi sektor swasta atau menugaskan BUMN. Pembiayaan jenis ini dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang sifatnya komersial.

Yang jadi masalah adalah terkait pembangunan infrastruktur yang setengah komersial. Dia mengungkapkan, sektor swasta pasti akan berpikir dua kali untuk menanamkan investasinya.

Untuk mengakalinya, pemerintah mencoba  melakukan pinjaman atau mengundang investasi asing. Mengenai pinjaman, pemerintah lebih mendorong pinjaman proyek, bukan pinjaman program atau dalam bentuk uang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika