REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sektor perbankan syariah memerlukan dukungan lobi dari pemerintah agar berkembang lebih baik.
Presiden Direktur Maybank Syariah Indonesia Norfadelizan Abbul Rahman mengatakan, dukungan politik kepada perbankan syariah harus ada.
“Sedikit saja BUMN diminta untuk mengalirkan dananya ke perbankan dan tiap tahun porsinya dinaikkan, akan terlihat perbedaan besar di perbankan syariah,” jelas Nofadelizan, Senin (30/3).
Ia menilai, kurangnya lobi pemerintah juga berimbas pada insentif pajak yang masih kurang. Lain dengan pemerintah Malaysia yang politisi dan kerajaannya membuka mata untuk memberi insentif.
''Jangan seperti ini, dana haji masih di konvensional. Saat diminta dari induk, induk malah mengatakan 'siapa yang akan tambal likuiditas saya?','' kata dia.
Hingga akhir Desember 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar perbankan syariah nasional baru 4,85 persen. Sementara rasio pembiayaan bermasalah (NPF) baik dari 2,62 persen di akhir 2013 menjadi 4,33 di akhir 2014.
Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia KH Ma'ruf Amin mengungkapkan, yang paling sulit itu mensyariahkan pejabat. Saat ide untuk membangun bank syariah pertama pada 1990an berhasil, itu jadi momentum luar biasa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika