REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Housing Urban Development (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto mengatakan, pemerintah Indonesia harus berani meniru Singapura, Thailand, dan Filipina dalam menangani masalah perumahan. Perubahan pengelolaan perumahan rakyat sebelumnya telah di revisi melalu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004, agar Perum Perumnas bisa mengelola bank tanah atau land bank.
"Idealnya PP Perumnas langsung di bawah presiden dan tidak di bawah BUMN, karena rumah merupakan hak rakyat dan negara wajib hadir," ujar Zulfi dalam rilis yang diterima Republika, Jumat (27/3).
Zulfi mencontohkan, di Singapura terdapat lembaga pembiayaan perumahan dan lembaga khusus yang mengurus pembangunan perumahan. Kedua lembaga tersebut menawarkan suku bunga yang murah, sehingga dapat terjangkau bagi masyarakat.
"Suku bunga kita masih sangat tinggi yakni sekitar tujuh sampai delapan persen, sementara Singapura dan Malaysia hanya sekitar satu sampai tiga persen," kata Zulfi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Youth Forum for Sustainable Development (YFSD) Ramadhan Dhani Isa mengatakan, fungsi utama Perum Perumnas perlu dikembalikan seperti zaman Orde Baru. Pada saat itu fungsi utama Perumnas adalah merumahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga mampu membangun kawasan seperti Depok, Klender serta kota-kota baru lainnya.
Menurutnya, pembangunan perumahan rakyat di bawah BUMN seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Pasalnya membangun perumahan khusus MBR harus siap loss profit. Akan tetapi, di sisi lain Perumnas dituntut untuk mencetak margin.
"Harusnya mereka bisa mengemban tugas pemerintah, karena saat tidak mendapatkan suntikan dana APBN saja mereka mampu survive, akan tetapi dukungan negara harus maksimal terhadap Perumnas," ujar Ramadhan.
Menurut Ramadhan, dukungan maksimal dari negara diperlukan agar Perum Perumnas bisa berperan maksimal dalam membangun dan menyediakan rumah-rumah bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki hunian layak. Dengan dukungan tersebut, dia optimistis pemerintah dapat memenuhi target pembangunan satu juta rumah pada 2016 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika