REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana untuk menerapkan sistem distribusi tertutup untuk penyaluran elpiji 3 kg. Namun, sistem ini masih dianggap bercelah karena data yang digunakan masih menggunakan data dari Kartu Keluarga Sejahtera yang juga dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menilai sejauh ini memang belum ada sistem yang handal untuk penerapan distribusi elpiji 3 kilogram (kg). Sebagai solusi dengan celah paling minimal, Single Identity Number (SIN) diyakini bisa mengatasi semua persoalan terkait subsidi.

Namun menurut dia, lebih dari soal sistem itu, aspek moral adalah kunci utama dalam setiap penyaluran subsidi. “Artinya seandainya pun sistem sudah kita anggap oke, tapi lalu aparat yang menjalankan moralnya rusak, atau ada orang yang mengaku miskin padahal tidak, ini kan isu yang memang perlu diatasi,” jelas Marwan di kantor Kementerian ESDM, Jumat (27/3).

Dia menegaskan, pemerintah perlu mengkaji ulang sistem yang akan digunakan untuk penerapan distribusi tertutup LPG 3 kg. “Kalau memang ada perubahan di tengah jalan untuk perbaikan, kenapa tidak,” lanjutnya.

Marwan juga mengatakan, daripada mengandalkan kartu-kartu  yang masih banyak celah dan tidak tepat sasaran, lebih baik pemerintah merampungkan electronic-KTP atau SIN. Dalam SIN, setiap orang memiliki nomer tunggal yang relatif minim memunculkan penyimpangan.

“Nah masalahnya sampai sekarang sistem itu belum selesai juga. Nah mungkin sambil jalan dengan kartu ini, SIN diselesaikan. Siapa tahu 2-3 tahun ke depan beres. Sehingga nanti pemerintahan yang akan datang lebih bagus,” jelas Marwan.

Rencananya, untuk distribusi tertutup LPG 3 kg pemerintah akan melakukan uji coba di Bali, Bangka, dan Batam, dimulai Juni 2015. Kemungkinan, setelah melalui proses ujicoba dan evaluasi, distribusi tertutup bisa diterapkan di semua daerah pada awal 2016.

Marwan memperkirakan, jika pemerintah memilih merampungkan sistem SIN, distribusi tertutup LPG 3 kg baru bisa dilaksanakan pada 2018. “Saya kira belum bisa dimulai 2016, apalagi E-KTP nya sekarang masih bermasalah,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika