REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tumpang tindih kebijakan menjadi salah satu hambatan bagi kepala daerah untuk mengembangkan kemajuan daerahnya termasuk soal anggaran keuangannya. Pernyataan ini dikemukakan Nico Harjanto, Ketua Populi Center dalam diskusi bertajuk "Pengalaman Mengelola Anggaran" di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3).
"Manajemen negara berbeda dengan perusahaan, di negara banyak masalah administrasi yang tumpang tindih dengan politik, sehingga pada akhirnya pemimpin harus bisa atasi hal-hal yang tidak tertulis," ujar Nico.
Tumpang tindih yang terjadi berdampak negatif bagi pembangunan di daerah. Ia menyoroti sejumlah program sama yang dikeluarkan dua atau tiga kementerian berbeda di lokasi yang sama. Menurutnya, hal tersebut selain tidak efektif juga menimbulkan kebingungan bagi para pejabat di daerah.
Ia menyarankan harus ada pembagian kewenangan yang jelas dari pusat terkait program kerja yang akan berpengaruh terhadap anggaran keuangan di daerah itu sendiri.
Untuk itu, Nico mendukung penuh sistem IT (Informasi Teknologi) semisal pengadaan e-Government yang sudah terintegrasi dengan perpajakan demi terciptanya transparansi publik yang jelas dan mencegah timbulnya penyelewangan anggaran tersebut.
Karena, bagaimana pun juga ia menilai anggaran keuangan di daerah adalah manifestasi utama dari permainan politik pasca pemilu.
Setelah pemilu, pasti sifatnya terkait ekonomi dimana jabatan hanya akses untuk mendapatkan keuangan dan di daerah hal itu adalah satu-satunya sumber mendapatkan komisi untuk menutupi biaya politk yang besar, lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
