REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan arus investasi Australia dan Brasil tak terganggu atas protes keras kedua negara terhadap warga negaranya yang dikenakan hukuman mati kasus narkoba.

"Kalau dilihat dari investasi sebetulnya minat Australia masih tinggi. Saya garis bawahi, minat Australia untuk investasi di Indonesia masih tinggi," kata Kepala BKPM Franky Sibarani di sela rapat koordinasi bidang penanaman modal bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanaman Modal di Jakarta, Senin (23/2).

Menurut Franky, situasi terakhir saat kedua negara melakukan protes keras kepada Indonesia atas keputusan hukuman mati kasus narkotika terhadap warganya tidak membuat para investor menunda investasi.

"Sejauh ini mereka tidak terlalu melihat kondisi politik seperti itu. Pasalnya, faktor di dalam negeri Indonesia jauh lebih penting," ujarnya.

Kondisi birokrasi yang kini berubah dan stabilitas ekonomi Tanah Air, menurut Franky, masih jadi pertimbangan utama para investor. Pertimbangan lainnya, adalah harapan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atas kebijakan soal investasi.

"Birokrasi berubah. Kalau dulu kami lebih banyak keluarkan izin, sekarang kami mereformasi izin itu sendiri. Kemudian, stabilitas ekonomi dan tentunya terpilihnya Pak Jokowi dan Pak JK tentu memberi harapan baru soal investasi," katanya.

Atas dasar itulah, lanjut Franky, hingga saat ini belum ada keputusan adanya penghentian investasi. Ia juga menekankan, hubungan dagang antara Indonesia-Australia dan Indonesia-Brasil sejauh ini masih saling menguntungkan. Australia menanamkan modal di sektor industri, kelistrikan hingga pabrik gula. Sementara dengan Brasil, hubungan dagang dilakukan dengan pembelian pesawat untuk TNI dari negeri Samba itu.

"Bahkan indikasinya investasi Australia akan meningkat. Tapi kalau Brasil, tidak banyak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika