REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang baru terpilih sebagai anggota Dewan Pengurus Organisasi Lembaga Pemeriksa Utama di Asia (ASOSAI), akan memperjuangkan peningkatan peran auditor negara untuk berkontribusi dalam penurunan kemiskinan.
Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan lembaganya ingin mengajak badan pemeriksa keuangan utama di masing-masing negara di Asia untuk menggunakan indikator kesejahteraan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan.
"Kita memiliki 'interest' dalam hal itu. Badan pemeriksa keuangan negara harus berkontribusi untuk menurunkan angka kemiskinan," kata dia, Rabu (18/2).
Harry mengatakan dengan terpilihnya BPK sebagai anggota Dewan Pengurus ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institution), lembaganya itu akan berpengaruh dalam menentukan kebijakan organisasi, termasuk arah pengembangan kapasitas pemeriksaan di Asia. Dia menuturkan negara memiliki tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan, baik itu kemiskinan yang disebabkan permasalahan struktural maupun kemiskinan alamiah.
"Kemiskinan struktural disebabkan kondisi supra-struktur atau politik, seperti misalnya kurangnya lapangan pekerjaan. Maka itu kita dapat memberi rekomendasi agar keuangan negara harus banyak dialokasikan untuk program pemberian lapangan kerja," kata dia. Sedangkan kemiskinan alamiah, kata Harry, yang disebabkan keadaan disebabkan faktor alam, seperti sumber-sumber daya yang langka, keterbatasan teknologi, juga harus menjadi perhatian negara. "Negara harus berperan dalam hal ini," katanya.
Selain membawa misi pengurangan tingkat kemiskinan, Harry juga mengatakan lembaganya akan mengusung misi pemeriksaan keuangan dalam peningkatan kualitas belanja infrastruktur, terutama untuk sektor maritim.
"Karena infrastruktur maritim ini juga erat kaitannya dengan kemiskinan. Bagaimana masyarakat dapat terbantu dengan pengadaan sarana dan prasarananya agar dapat berdaya," ujar dia.
Lebih lanjut, ujar Harry, BPK RI akan dapat memperoleh keuntungan dengan menjadi Dewan Pengurus ASOSAI.
Dia mengatakan, BPK juga "terinspirasi" dengan pemisahan metode audit, antara audit keuangan dan audit kinerja seperti di negara lain, karena pemisahan tersebut menimbulkan optimalisasi kinerja setiap metode audit.
"Saya akan mengkaji juga sistem organisasi BPK, apakah kita akan mengklasifikasi audit kinerja, audit laporan keuangan dan lainnya," kata dia.
Di Indonesia, sesuai amanah konstitusi dalam Pasal 23 UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai keuangan negara memang harus dikelola untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 10,3 persen dari total jumlah masyarakat Indonesia pada akhir 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika